Mahkamah Agung Ajukan Tambahan Anggaran Rp10,3 Triliun untuk Tahun 2027
Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) secara resmi mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp10,303 triliun untuk tahun anggaran 2027. Permintaan ini diajukan di luar pagu indikatif yang telah ditetapkan sebesar Rp16,959 triliun, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional peradilan serta mendukung program-program prioritas. Pengajuan ini disampaikan dalam rapat kerja antara Komisi III DPR RI dengan MA dan Komisi Yudisial di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (15/6/2026).
Sekretaris Mahkamah Agung, Sugiyanto, dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa meskipun pagu indikatif telah ditetapkan, kebutuhan riil MA jauh melampaui angka tersebut. “Berdasarkan perhitungan kebutuhan anggaran tahun 2027, MA masih memerlukan tambahan sebesar Rp10,303 triliun,” ujarnya.
Pentingnya Anggaran di Luar Pagu Indikatif
Pagu indikatif MA untuk tahun 2027 yang sebesar Rp16,959 triliun terbagi menjadi program dukungan manajemen sebesar Rp16,78 triliun dan program penegakan serta pelayanan hukum sebesar Rp176,42 miliar. Sebagian besar dari alokasi ini diperuntukkan bagi kebutuhan dasar operasional peradilan, utamanya untuk belanja pegawai dan operasional satuan kerja.
Kondisi ini menyisakan ruang fiskal yang sangat terbatas untuk pengembangan infrastruktur dan layanan. “Kondisi ini menunjukkan ruang fiskal yang tersedia untuk pengembangan sarana dan prasarana, transformasi digital, peningkatan layanan publik, pembangunan rumah dinas hakim, serta pemenuhan kebutuhan infrastruktur peradilan masih sangat terbatas,” kata Sugiyanto.
Sebagai media informasi terkemuka, Mendalo.ID selalu berupaya menyajikan laporan terkini mengenai kebijakan publik yang berdampak luas.
Alokasi dan Kebutuhan Mendesak
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, MA mengusulkan tambahan anggaran spesifik sebesar Rp10.303.767.509.000. Angka ini akan dialokasikan untuk beberapa pos penting, yaitu belanja pegawai sebesar Rp3,872 triliun, belanja operasional sebesar Rp821,595 miliar, belanja non-operasional sebesar Rp328,474 miliar, dan belanja modal sebesar Rp5,280 triliun. “Tambahan anggaran tersebut sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan operasional peradilan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, serta mendukung pelaksanaan program prioritas MA pada 2027,” tegas Sugiyanto.
Komitmen MA terhadap Pembangunan Nasional
MA juga menyatakan komitmennya untuk terus mendukung agenda pembangunan nasional pada tahun 2027 melalui sejumlah program prioritas. Di lingkungan peradilan umum, beberapa program yang akan menjadi fokus meliputi layanan pos bantuan hukum, penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam penanganan perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Pembaca setia Mendalo.ID dapat terus mengikuti perkembangan selanjutnya terkait usulan anggaran ini.