Asisten Bidang Hukum (Pro Hire)

- Mengelola aspek hukum korporasi dan kepatuhan perusahaan, termasuk penyusunan dan reviu perjanjian kerja sama bisnis. - Memberikan pendapat hukum (legal opinion) terkait operasional harian, transaksi bisnis, dan pengambilan keputusan perusahaan. - Melakukan pendampingan hukum pada berbagai aksi korporasi (merger, roll up, divestasi, pengalihan saham, KSO, dan kerja sama optimalisasi aset). - Menyusun dan melakukan harmonisasi regulasi serta kebijakan internal perusahaan agar selaras dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi BUMN. - Mengawal penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan program integritas perusahaan (SMAP ISO 37001, pengendalian gratifikasi, benturan kepentingan, pakta integritas, dan pelaporan LHKPN).

Kualifikasi Umum: - Warga Negara Indonesia (WNI). - IPK minimal 3,00 (skala 4,00) untuk lulusan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). - IPK minimal 3,25 (skala 4,00) untuk lulusan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) atau Luar Negeri. - Tidak pernah terlibat dalam praktik penyuapan, gratifikasi ilegal, fraud, atau tindak pidana korupsi (dibuktikan dengan surat pernyataan). Kualifikasi Khusus: - Pendidikan minimal S1 Ilmu Hukum; lulusan S2 Ilmu Hukum atau Magister Kenotariatan (M.Kn) menjadi nilai tambah. - Pengalaman kerja minimal 3 tahun relevan di bidang hukum korporasi dan/atau kepatuhan (termasuk menangani perjanjian, legal opinion, atau program kepatuhan/GCG). Pengalaman kerja di luar fungsi tersebut tidak diperhitungkan. - Menguasai hukum perusahaan, hukum BUMN, dan hukum kontrak, serta memahami kerangka kerja GCG dan program kepatuhan. - Memahami implementasi ISO 37001, ketentuan gratifikasi, benturan kepentingan, dan pelaporan LHKPN. - Memiliki sertifikat PKPA / Kartu Tanda Advokat (KTA), sertifikasi legal/contract drafting, ISO 37001, atau Ahli Pembangun Integritas (API) menjadi nilai tambah. - Penempatan: Yogyakarta.

BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan, remunerasi profesional (skema Pro Hire), peluang jenjang karir di ekosistem BUMN Perkebunan (PTPN Group), serta program pengembangan profesional berkelanjutan.