Yogyakarta – Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA kembali mengukuhkan posisinya sebagai pilar utama integritas informasi di Indonesia. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perum LKBN ANTARA 2026 yang berlangsung di Yogyakarta, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dengan tegas menyatakan pentingnya peran ANTARA sebagai benteng pertahanan terhadap gelombang disinformasi di era digital ini. Acara penting ini turut dihadiri oleh Direktur Utama Perum LKBN ANTARA, Benny Siga Butarbutar.
Mengukuhkan Peran Strategis LKBN ANTARA sebagai Penjaga Fakta
Menkomdigi Meutya Hafid menekankan bahwa ANTARA memiliki mandat vital untuk menjadi penjaga fakta, mengawal prioritas nasional, serta menjadi penghubung efektif antara negara dan rakyatnya. Lebih dari itu, ANTARA diharapkan mampu menjadi narator utama kisah Indonesia di kancah global. Pernyataan ini disampaikan dalam Rakernas yang mengusung tema “Mengokohkan Peran Strategis ANTARA dalam Ekosistem Informasi Negara dan Transformasi Bisnis Media Digital”.
Tantangan Media Daring dan Urgensi Etika Jurnalistik
Di tengah pesatnya pertumbuhan media daring, Menkomdigi menyoroti kekhawatiran akan maraknya platform yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers. Dalam lanskap informasi yang sering kali mengedepankan sensasi dan “clickbait”, Meutya Hafid mengingatkan ANTARA untuk senantiasa berpegang teguh pada kode etik jurnalistik. “Logo ANTARA adalah simbol kekuatan dan kepercayaan masyarakat,” tegasnya. “Kepercayaan publik yang tinggi ini merupakan aset tak ternilai yang harus dijaga dari berita yang tidak akurat atau belum terverifikasi.” Mendalo.ID, sebagai salah satu penyedia informasi, sangat memahami pentingnya akurasi dan etika ini.
Dukungan Pemerintah dan Percepatan Transformasi Digital
Pemerintah, melalui Menkomdigi, menyatakan komitmen penuh untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan alokasi anggaran Public Service Obligation (PSO) bagi LKBN ANTARA. Langkah ini diambil sebagai bentuk keberpihakan negara guna memastikan jangkauan informasi yang merata ke seluruh pelosok negeri. “PSO harus diteruskan dan ditingkatkan demi memastikan informasi yang benar sampai kepada masyarakat, sesuai amanat Pasal 28 UUD 1945,” jelas Meutya. Mendalo.ID juga mendukung penuh upaya pemerintah dalam memastikan penyebaran informasi yang akurat dan kredibel.Lebih lanjut, Menkomdigi mendorong ANTARA untuk terus berinovasi dan mengakselerasi transformasi digital tanpa mengesampingkan prinsip akurasi. Harapannya, ANTARA dapat menerjemahkan visi pembangunan pemerintah ke dalam narasi yang faktual, jelas, dan mudah dipahami oleh khalayak luas.
