Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan ekosistem kerja yang adaptif, berkeadilan, dan responsif terhadap dinamika global. Melalui sebuah acara penting yang digelar di Jakarta, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyerukan ajakan kolaborasi kepada seluruh serikat pekerja/serikat buruh dalam proses vital revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan serta pembaruan berbagai regulasi yang telah usang. Langkah ini adalah bagian dari upaya Kemnaker untuk memastikan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia tetap relevan dan mampu menjawab tantangan masa kini. Mendalo.ID mendukung penuh inisiatif ini sebagai langkah maju bagi dunia kerja Indonesia.
Pentingnya Kolaborasi Multipihak dalam Pembaharuan Regulasi
Afriansyah Noor menegaskan bahwa Kemnaker siap membuka pintu lebar untuk bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Ini tidak hanya mencakup serikat pekerja/buruh, tetapi juga dunia usaha dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Tujuannya adalah merumuskan regulasi ketenagakerjaan yang tidak hanya adaptif terhadap perubahan zaman, tetapi juga berkeadilan dan mampu menjadi solusi atas berbagai tantangan yang terus muncul di dunia kerja.Keterlibatan aktif dari pekerja dan serikatnya menjadi krusial. Wamenaker menekankan bahwa partisipasi mereka adalah kunci untuk memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, memberikan perlindungan yang optimal bagi para pekerja, sekaligus mempertahankan iklim usaha yang kondusif dan produktif. “Kontrol sosial yang konstruktif dari serikat buruh yang sehat dan independen, seperti Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), sangat vital untuk menjaga agar kebijakan ketenagakerjaan selalu berpihak pada keadilan,” ujar Afriansyah.
Urgensi Pembaruan Regulasi Ketenagakerjaan yang Usang
Selain fokus pada revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan utama, Kemnaker juga aktif mendorong percepatan pembaruan beberapa regulasi lain yang dinilai sudah tidak relevan. Ini termasuk Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970 dan bahkan Undang-Undang Uap yang merupakan peninggalan era kolonial.
Mengapa Regulasi Lama Harus Diperbarui?
Pembaruan regulasi-regulasi ini sangat diperlukan untuk memperkuat landasan perlindungan bagi pekerja dan secara bersamaan menghadapi tuntutan industri modern. Wamenaker memberikan contoh konkret, sanksi denda sebesar Rp100.000 atau kurungan tiga bulan bagi pelanggar ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang masih tertera dalam regulasi lama, jelas sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial saat ini. Kondisi ini menyoroti betapa mendesaknya pembaruan hukum untuk menciptakan regulasi yang lebih efektif dan mampu memberikan efek jera yang relevan.Melalui upaya sinergis ini, Mendalo.ID berharap agar reformasi ketenagakerjaan dapat berjalan lancar, menghasilkan kebijakan yang progresif dan berpihak pada kesejahteraan pekerja serta keberlanjutan dunia usaha di Indonesia.
